Sinarpapua.com,Bintuni – Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Ir. I. B. Putu Suratna, MM, secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digagas oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Papua Barat pada Senin (9/3) di Hotel Steenkool Bintuni. Acara ini mengangkat isu strategis mengenai pembangunan dan investasi yang berkeadilan serta berkelanjutan di wilayah Papua Barat, dengan fokus utama pada perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam proses pembangunan daerah.
Dalam sambutan Bupati Teluk Bintuni yang dibacakan oleh Sekda, ditegaskan bahwa Papua Barat, termasuk Kabupaten Teluk Bintuni, memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa dan posisi strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Namun, proses pembangunan dan investasi di wilayah ini tidak dapat lepas dari realitas sosial masyarakat adat, yang menjadikan tanah, hutan, dan wilayah adat sebagai ruang hidup yang sarat dengan nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang mendalam.
“Pembangunan di Papua Barat tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Ia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dengan nilai sosial, kultural, dan ekologis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat,” ujar Sekda Putu Suratna dalam pidatonya.
Menurutnya, konsep investasi yang berkeadilan dan berkelanjutan menjadi pilar krusial untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh manfaat nyata dari pembangunan, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta menghormati identitas dan hak-hak masyarakat adat.
FGD ini menghadirkan Filep Wamafma sebagai keynote speaker yang memberikan wawasan mendalam terkait topik yang diangkat. Selain itu, sejumlah narasumber berpengalaman turut memberikan pandangan strategis, antara lain Agustinus Orocomna, Victor Rumere, dan Susan Trida Salossa. Diskusi yang dipandu oleh moderator Anthon Rumbruren ini menjadi wadah dialog yang konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan terkait, dalam upaya merumuskan model investasi yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Sekda Teluk Bintuni berharap bahwa forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik yang terbatas, tetapi juga mampu melahirkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diimplementasikan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola investasi yang transparan, inklusif, dan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat.
“Bagi Kabupaten Teluk Bintuni, masyarakat hukum adat merupakan pilar utama pembangunan daerah. Ke depan, kami ingin menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis pemerintah, bukan sekadar objek yang menerima dampak dari pembangunan,” tegas Sekda.
Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan hak ulayat masyarakat adat, meningkatkan kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan, serta mendorong keterlibatan yang lebih bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah “Teluk Bintuni SERASI menuju Papua Barat yang Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat,” yang menempatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan sebagai tujuan utama.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dan ISEI Papua Barat dalam mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat adat yang memiliki peran sentral dalam menjaga kelestarian wilayah dan nilai-nilai budaya di Papua Barat. ( AL )
