Sinarpapua.com,Mimika – Semangat baru dan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanah Papua kembali dikuatkan dalam Rapat Koordinasi seluruh kepala daerah se-Tanah Papua yang berlangsung selama dua hari, pada 11 hingga 12 Mei 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Forum strategis ini diselenggarakan oleh Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua, mengusung tema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera”, dan dihadiri enam gubernur serta seluruh bupati dan wali kota dari berbagai wilayah di Tanah Papua.
Acara yang menjadi wadah konsolidasi kebijakan pembangunan ini dibuka secara resmi oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan. Turut hadir sebagai narasumber anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, didampingi oleh perwakilan kementerian, lembaga negara, serta para pemangku kebijakan strategis yang berkepentingan langsung terhadap arah kebijakan dan percepatan pembangunan di wilayah Papua.
Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, S.E., M.H., turut hadir secara aktif dalam forum penting ini, didampingi langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Teluk Bintuni, Rifaldi Kwando, S.STPP., MAP. Kehadiran ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan besar menyatukan visi, misi, dan langkah strategis dalam memaksimalkan potensi serta peluang yang ada melalui kebijakan Otonomi Khusus.
Dalam sesi diskusi dan penyampaian pandangan, Bupati Yohanis Manibuy menyampaikan apresiasi mendalam dan rasa syukur yang tinggi atas kebijakan strategis yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hal itu menyusul keputusan pemerintah pusat yang meningkatkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk Tahun Anggaran 2026 yang kini mencapai angka signifikan sebesar Rp12,69 triliun.
Menurut pandangan Bupati Yohanis, kenaikan nilai alokasi anggaran ini bukan sekadar penambahan nilai nominal, melainkan manifestasi nyata dari keberpihakan negara yang serius dan konsisten terhadap percepatan pembangunan di daerah-daerah otonomi khusus. Kebijakan ini dinilai sangat strategis dan responsif terhadap kebutuhan mendasar masyarakat, terutama dalam pemenuhan pelayanan pendidikan yang berkualitas, akses kesehatan yang merata, pembangunan infrastruktur penghubung wilayah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua agar mampu bersaing dan mandiri secara ekonomi.
“Kami sangat mengapresiasi langkah visioner yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan alokasi Dana Otsus ini adalah bukti konkret bahwa pemerintah pusat senantiasa hadir, mendengarkan, dan merespons aspirasi yang bergema dari akar rumput di Tanah Papua. Melalui kolaborasi dan konsolidasi yang telah dibangun dalam rapat koordinasi ini, kami berharap implementasi kebijakan Otonomi Khusus ke depan dapat berjalan jauh lebih produktif, terarah, dan selaras satu sama lain, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat di daerah,” tegas Bupati Yohanis di hadapan para peserta rapat.
Lebih jauh disampaikan, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni secara tegas menyatakan kesiapan penuh untuk terlibat aktif dan berperan serta secara strategis dalam sinergitas kerja antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini bertujuan agar setiap rupiah dari Dana Otsus yang dikelola dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun aspirasi yang tumbuh di tengah masyarakat.
Pihaknya juga menegaskan dukungan tak terbelah terhadap pelaksanaan program-program strategis nasional yang terus berjalan di Tanah Papua pada tahun 2026, serta berkomitmen menjaga kesinambungan pelaksanaannya hingga periode 2027–2029. Bagi Pemkab Teluk Bintuni, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal pembangunan fisik semata, melainkan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta penjaminan keadilan akses pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini merupakan momentum bersejarah dan sangat krusial untuk menyatukan arah kebijakan, komitmen politik, dan langkah operasional bersama dalam mempercepat pembangunan Papua yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di kancah nasional maupun global.
Meki Nawipa mengingatkan seluruh kepala daerah yang hadir untuk memegang teguh prinsip akuntabilitas dan manfaat, memastikan bahwa setiap rupiah dana Otsus yang dikucurkan oleh pemerintah pusat harus dialokasikan dan dimanfaatkan secara bijak, terukur, dan memberikan dampak perubahan yang nyata serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Forum ini kami harapkan menjadi ruang konsolidasi terbesar para pemimpin daerah di Tanah Papua untuk menyatukan visi dan langkah. Kita semua sepakat bahwa pembangunan Papua ke depan haruslah lebih terencana, lebih terkoordinasi, dan lebih berdampak, sehingga masyarakat kita dapat hidup lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat,” ujar Meki Nawipa.
Sebagai hasil akhir, rapat koordinasi ini ditargetkan dapat melahirkan kesepakatan strategis dan langkah kerja nyata dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran Otonomi Khusus, serta mempercepat penyelesaian berbagai agenda prioritas pembangunan di berbagai sektor strategis. Langkah kolektif ini menjadi landasan kokoh untuk mewujudkan cita-cita besar bersama: Tanah Papua yang maju, mandiri, sejahtera, dan damai dalam keberagaman. ( AL )
