Sinarpapua.com,TELUK BINTUNI – Sejarah baru pergerakan PPPK Paruh Waktu di Tanah Papua resmi ditulis dari Kabupaten Teluk Bintuni. Bukan dengan aksi turun ke jalan yang bising, melainkan dengan konsolidasi intelektual yang terstruktur dan bermartabat.
Sebanyak *1.054 tenaga PPPK Paruh Waktu* Kabupaten Teluk Bintuni secara resmi memberikan mandat penuh kepada *7 Duta Terbaik* untuk mewakili aspirasi mereka dalam *Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Asosiasi PPPK Paruh Waktu Indonesia (AP3KI) Tahun 2026* yang akan digelar di Jakarta.
Ketujuh duta tersebut merupakan representasi lintas profesi, mulai dari guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis yang telah mengabdi bertahun-tahun di daerah 3T. Mereka adalah:
DAFTAR 7 DUTA FINAL TELUK BINTUNI MENUJU RAKORNAS AP3KI JAKARTA 2026:*
1. Melianus Ogoney* – Ketua / Koordinator Aliansi
2. Markus M Akwan* – Wakil Ketua
3. Merlin Fonataba* – Bendahara 1
4. Maria Anna Manibuy* – Bendahara 2
5. Yulius Menci* – Koordinator Lapangan 1
6. Tenny Adam* – Pendamping Lapangan
7. Salmon Mariawasi* – Koordinator Lapangan 2
Keberangkatan 7 duta ini bukan sekadar perjalanan dinas. Ini adalah perjalanan epistemologis untuk memperjuangkan sebuah tesis keadilan: *Pengabdian yang dilakukan secara penuh waktu, tidak boleh dibalas dengan status yang paruh waktu.
Selama ini, realitas di Teluk Bintuni menunjukkan paradoks yang menyayat. Para guru mengajar dari Senin hingga Sabtu, tenaga kesehatan siaga 24 jam di Puskesmas terpencil, dan tenaga teknis bekerja hingga larut malam demi pelayanan publik, namun status mereka masih dicap sebagai Paruh Waktu.
Ketua Aliansi PPPK Paruh Waktu Kabupaten Teluk Bintuni, Melianus Ogoney, dalam keterangannya menyampaikan pesan yang menggugah kesadaran publik:
“Kami tidak datang ke Jakarta untuk meminta belas kasihan. Kami datang untuk menuntut pengakuan. 1.054 orang yang kami wakili ini adalah tulang punggung birokrasi dan pelayanan dasar di Teluk Bintuni. Mereka bukan angka statistik dalam laporan keuangan daerah “
Di dalam tas yang dibawa oleh 7 duta ini, bukan hanya pakaian. Di dalamnya ada titipan doa istri, tangis anak, dan harapan orang tua dari 1.054 keluarga yang menanti kepastian status. Kami berangkat dari Teluk Bintuni yang merupakan lumbung energi nasional, tetapi kami masih berstatus paruh waktu. Apakah ini keadilan substantif yang dicita-citakan konstitusi?_
Pesan saya sederhana: Kami tidak menuntut untuk menjadi kaya. Kami hanya menuntut untuk diakui secara penuh sebagai anak bangsa yang mengabdi penuh waktu. Jika hari ini kami masih disebut Paruh Waktu, maka biarkan sejarah mencatat bahwa pada tahun 2026, 7 orang dari Teluk Bintuni pernah mencoba merobek sekat itu di Senayan, Jakarta. Mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Kabupaten Teluk Bintuni dan Papua Barat.”
Pernyataan Ogoney tersebut dinilai sebagai manifesto yang elegan, mengubah isu administratif menjadi gerakan moral yang menyentuh dimensi kemanusiaan.
Kini, seluruh mata tertuju pada Senayan. Apakah suara dari pesisir Teluk Bintuni akan didengar? Rakornas AP3KI Jakarta 2026 akan menjadi panggung pembuktian, apakah negara masih memiliki kepekaan terhadap nasib para pengabdi di garis depan pelayanan publik.
Perjalanan Bintuni – Jakarta bukan hanya tentang jarak geografis, ini adalah tentang perjalanan mencari keadilan dan martabat.( AL )
*#SavePPPKParuhWaktu #TelukBintuni #AP3KI #RakornasAP3KI2026*
