Sinarpapua.com, TELUK BINTUNI – Dalam sebuah pertemuan strategis yang penuh dengan data dan fakta mengejutkan, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, SE., MH., menyampaikan laporan komprehensif yang membedah secara tuntas persoalan energi dan kelistrikan di daerahnya. Paparan yang sarat data akurat ini disampaikan langsung di hadapan dua wakil rakyat tingkat nasional, Alfons Manibuy dan Cheroline Chrisye Makalew, Anggota DPR RI dari Papua Barat, memohon perhatian serius dan solusi konkret demi kesejahteraan masyarakat.
Bupati memaparkan data alokasi yang mencapai ribuan kilo liter, namun realisasinya menunjukkan ketimpangan yang sangat ironis. Tercatat alokasi Biosolar mencapai 5.932 KL dengan realisasi 3.626 KL, dan BBM Khusus Penugasan mencapai 8.160 KL. Namun di lapangan terjadi fenomena unik: penyerapan Pertalite tertinggal 1.206 KL, namun kebutuhan solar dan minyak tanah justru melonjak drastis.
“Yang menjadi perhatian kita bersama, terjadi ketimpangan distribusi yang mencolok. Di perkotaan seperti area SPBU Kompak, stok langka memicu antrean panjang, namun di wilayah pedalaman seperti Meyado justru terjadi oversupply atau kelebihan pasokan,” ungkap Yohanis dengan tegas.
Oleh karena itu, usulan pertama yang diajukan sangat tegas: Perlu pendataan ulang dan pemangkasan kuota di wilayah surplus untuk dialihkan ke wilayah defisit. Jangan sampai kuota negara terbuang sia-sia sementara masyarakat di kota justru kesulitan mendapatkan pasokan.
Tidak hanya soal stok, soal harga juga menjadi sorotan tajam. Terjadi lonjakan harga pada jenis BBM tertentu yang mencapai angka Rp 24.500 per liter, sementara harga solar subsidi tetap di angka Rp 6.800. Kesenjangan harga yang sangat tinggi ini berpotensi memicu penyalahgunaan dan keresahan masyarakat.
“Kondisi ini menuntut pengawasan yang sangat ketat. Kami mengusulkan agar Pemerintah Daerah diberikan kewenangan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer, agar masyarakat terlindungi dari harga yang tidak wajar,” paparnya.
Selain itu, untuk mengurai kemacetan di SPBU, Bupati mengusulkan agar Pertashop diberikan kesempatan menyalurkan BBM non-subsidi dengan regulasi yang jelas. Bahkan, ada aspirasi besar agar masyarakat asli Papua difasilitasi untuk memiliki dispenser resmi, agar kualitas, takaran, dan harga bisa terjamin kepastiannya.
Satu usulan yang paling ditunggu dan sangat beralasan disampaikan oleh Bupati terkait harga LPG yang saat ini dirasakan sangat mencekik. Harga 4,5 kg mencapai Rp 185.000 dan 12 kg tembus Rp 520.000, jauh di atas harga di daerah lain.
“Melalui Ibu Anggota DPR RI Cheroline Chrisye Makalew, kami memohon dukungan kuatnya. Mengingat Teluk Bintuni adalah lumbung gas nasional, maka sangat beralasan kiranya ke depannya dibangun pabrik pengolahan LPG di daerah ini. Sehingga masyarakat bisa menikmati hasil kekayaan alam sendiri dengan harga yang murah, terjangkau, dan berkeadilan,” pungkasnya penuh harap.
Di sektor kelistrikan, laporan yang disampaikan sungguh memprihatinkan. Meskipun wilayah Kota Bintuni, Aramas, dan beberapa titik sudah teraliri SPO PLN, namun sebagian besar wilayah masih bergantung pada 40 unit PLTD milik Pemda.
“Beban operasional PLTD ini sangat luar biasa berat. Tahun 2025 lalu, kami menghabiskan dana hingga 40 Miliar Rupiah hanya untuk BBM dan perawatan. Namun ironisnya, dengan biaya sebesar itu, listrik hanya mampu menyala rata-rata 6 jam per hari. Ini sangat menghambat potensi UMKM dan industri rakyat,” tegas Bupati.
Untuk itu, disampaikan permohonan keras agar dilakukan percepatan perluasan jaringan SPO ke seluruh distrik, termasuk wilayah Sumuri, Aramas, dan Istiqbal. Selain itu, Pemkab juga mendorong pengembangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) melalui program masyarakat, menargetkan 200 hingga 500 penerima manfaat di tahun 2026 ini agar beban daerah bisa berkurang signifikan.
Laporan ini ditutup dengan usulan penataan alokasi gas bumi agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Kabupaten Teluk Bintuni. (AL)
