MANOKWARI, sinarpapua.com – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Papua Barat menyuarakan apresiasi tinggi sekaligus teguran keras terhadap kondisi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Papua Barat. Organisasi ini menilai perjuangan Anggota Komisi IX DPR RI Ranny Fahd Arafiq untuk menghadirkan alat kesehatan modern dan jaminan layanan BPJS patut didukung, namun harus diimbangi dengan pembenahan menyeluruh di rumah sakit unggulan daerah ini.
Pernyataan resmi disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Penggalangan DEPINAS SOKSI sekaligus Plt. Ketua DEPIDAR SOKSI Papua Barat, Mozes Rudy F. Timisela, ST, dalam siaran persnya di Manokwari, Selasa (14/7/2026).
Menurut Mozes, langkah Ranny Fahd Arafiq yang terus mendorong pemerataan fasilitas kesehatan dan kepastian layanan BPJS adalah napas segar bagi masyarakat. Namun, kehadiran peralatan canggih tak akan berarti tanpa dukungan sistem yang sehat.
“Alat secanggih apa pun tidak akan berguna jika tidak bisa dioperasikan dengan baik. Kita mendengar keluhan masyarakat: ada alat rusak, tidak ada tenaga yang bisa menggunakannya, manajemen yang lemah, hingga pelayanan yang belum maksimal. Inilah yang harus segera dibenahi,” tegas Mozes.
Tertinggal dari RSUD Kabupaten? Ini Ironi Besar!
SOKSI Papua Barat menyoroti fakta yang dinilai sangat menyedihkan: RSUD Provinsi yang seharusnya menjadi rujukan tertinggi justru dinilai kalah jauh dibandingkan rumah sakit di tingkat kabupaten.
“Berdasarkan banyak masukan yang kami terima, RSUD Kabupaten Teluk Bintuni, RSUD Fakfak, dan RSUD Manokwari justru terlihat lebih maju, terawat, dan memiliki pelayanan yang lebih tertata. Sangat ironis jika rumah sakit milik pemerintah provinsi sebagai ujung tombak kesehatan di tanah ini justru tertinggal,” ujarnya menekankan.
Oleh karena itu, SOKSI mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh mencakup:
✅ Ketersediaan dan kondisi alat kesehatan
✅ Tingkat operasional alat yang sudah diadakan
✅ Jumlah dokter spesialis, tenaga kesehatan, radiografer hingga teknisi
✅ Kualitas pelayanan pasien BPJS maupun umum
✅ Ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai
✅ Sistem perawatan alat agar tidak mangkrak
✅ Pembenahan total manajemen dan tata kelola rumah sakit
Panggilan Tegas untuk Semua Pihak
SOKSI juga menyoroti peran Fraksi Partai Golkar di DPR Papua Barat, mengingat jabatan Ketua DPR saat ini berasal dari fraksi tersebut. Organisasi ini meminta fraksi tidak tinggal diam dan segera menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan pelayanan berjalan baik.
“Golkar punya tanggung jawab moral dan politik di sini. Jangan biarkan rakyat kecewa karena fasilitas yang ada tidak terpakai,” tambahnya.
Secara khusus, SOKSI meminta Direktur RSUD Provinsi Papua Barat untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait kondisi riil alat, kendala yang dihadapi, ketersediaan tenaga, serta langkah nyata perbaikan. Kepala Dinas Kesehatan juga diminta menjadikan ini prioritas utama dalam mewujudkan “Papua Barat Sehat”.
Anggaran Besar Harus Berdampak Nyata
Mozes mengingatkan bahwa sektor kesehatan mendapatkan alokasi anggaran yang sangat besar, baik dari APBD maupun dukungan pusat melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dana tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar menjadi catatan di atas kertas.
“Jika ada kendala—entah itu kerusakan alat, kurangnya tenaga, atau masalah anggaran—katakan secara terbuka kepada publik beserta solusinya. Transparansi adalah kunci pelayanan publik yang baik,” tandasnya.
Di akhir pernyataan, SOKSI kembali memuji perjuangan Ranny Fahd Arafiq dan berharap semangat perbaikan yang dibawanya dapat segera terwujud nyata di Papua Barat.
“Rakyat Papua Barat berhak mendapatkan layanan kesehatan yang modern, profesional, bermutu, dan setara dengan daerah lain di Indonesia. Ini adalah amanat konstitusi, amanat Otonomi Khusus, dan tanggung jawab kita semua. RSUD Provinsi harus menjadi yang terbaik, bukan justru menjadi sorotan karena ketertinggalan,” tutup Mozes Rudy F. Timisela.
