Sinarpapua.com, TELUK BINTUNI – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar harmonisasi sekaligus konsultasi publik terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRK, yakni Ranperda tentang Pangan Lokal serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Nelayan. Kegiatan konsultasi publik tersebut berlangsung di Resto To Be, Jumat (13/11/2026).
Ketua Bapemperda DPRK Teluk Bintuni, Ayor Kosepa, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyusunan kedua Ranperda ini bertujuan untuk membentuk landasan hukum yang kuat guna pengembangan potensi pangan lokal sekaligus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para petani serta nelayan di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni.
“Materi yang kami bahas mencakup pengembangan potensi pangan lokal, peningkatan produksi dan pemasaran hasil bumi serta hasil laut, akses permodalan, penyediaan sarana‑prasarana, hingga perlindungan terhadap risiko gagal panen dan dampak cuaca ekstrem,” ujar Ayor Kosepa.
Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, S.E., M.H., menyampaikan apresiasi yang besar kepada DPRK atas prakarsa penyusunan kedua Ranperda tersebut. Menurut Bupati, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki potensi yang sangat besar pada sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, sehingga perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Bupati berharap, setelah disahkan, kedua regulasi tersebut dapat memperkuat jaminan perlindungan petani dan nelayan, mengembangkan produk‑produk unggulan pangan lokal, serta mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Teluk Bintuni.
Ketua DPRK Teluk Bintuni, Romilus Tatuta, S.E., yang sekaligus membuka rangkaian kegiatan konsultasi publik tersebut menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah daerah untuk melindungi para petani dan nelayan, khususnya saat menghadapi persoalan fluktuatif harga hasil panen, cuaca buruk, kerusakan alat produksi, serta kendala pemasaran hasil produksi.
“Kita harus menampung seluruh masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan naskah Ranperda ini sebelum masuk ke tahap pembahasan selanjutnya,” tegas Romilus Tatuta.
Romilus berharap, apabila kedua Ranperda tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera disusun aturan turunan beserta petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani dan nelayan Kabupaten Teluk Bintuni.( AL )
