Sinarpapua.com,TELUK BINTUNI – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Jadson F. Waprak, menegaskan bahwa Otonomi Khusus harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan riil Orang Asli Papua, bukan sekadar melayani kepentingan kelompok tertentu. Ia berharap seluruh program pembangunan memberikan manfaat nyata dan dirasakan secara merata di seluruh wilayah.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus dimulai dari tingkat kampung agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara langsung. Sinergi antarinstansi juga menjadi hal mutlak, sehingga berbagai program dapat saling mendukung dan anggaran dimanfaatkan secara optimal.
Ia juga menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar penyaluran anggaran, agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Terkait kondisi ekonomi, ia mendorong penyusunan aturan yang jelas terkait pemberian bantuan langsung, guna menjawab kenaikan harga kebutuhan pokok.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan dalam peningkatan taraf hidup, akses layanan dasar, serta penguatan jati diri dan hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua.
Selain itu, pengawasan harus dilakukan secara berjenjang dan melibatkan seluruh elemen, agar tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan maupun penggunaan dana. Transparansi menjadi syarat utama agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Otonomi Khusus dapat terus terjaga dengan baik.
Di akhir pernyataannya, ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah serta mengajak seluruh elemen bersatu dan bekerja sama, sebagai kunci utama mewujudkan keberhasilan pembangunan. ( AL )
