Sinarpapua.com,TELUK BINTUNI – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menegaskan komitmen menyusun perencanaan pembangunan yang bersumber dari kebutuhan masyarakat, berkeadilan, serta berorientasi pada hasil yang dapat dinikmati bersama.
Hal ini disampaikan Bupati saat membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, yang digelar pada tahun 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan proses penting untuk menyatukan langkah, menyelaraskan prioritas, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan nyata warga.
Pembangunan daerah berpijak pada visi jangka menengah 2025–2029, yaitu “Terwujudnya masyarakat yang sehat, energik, religius, dan andal menuju Teluk Bintuni yang cerdas dan inovatif”, yang dijalankan melalui enam misi pembangunan.
Untuk tahun 2027, tema yang diangkat adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari angka, tetapi diukur dari peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi rakyat, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tanggap.
Hasil pembangunan harus terasa hingga ke pelosok wilayah dan menjangkau kelompok masyarakat yang masih membutuhkan perhatian khusus.
Pemerintah daerah menempatkan Orang Asli Papua sebagai fokus utama dan menjadi dasar dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
Musrenbang menjadi momen penting untuk mengintegrasikan seluruh sumber dana, terutama Dana Otonomi Khusus, ke dalam perencanaan yang terarah dan berfokus pada hasil nyata.
Pengelolaan dana tersebut harus tepat sasaran, bukan hanya menghitung apa yang dikerjakan, tetapi juga dampak yang dihasilkan demi kesejahteraan yang berkelanjutan, merata, dan adil.
Kehadiran perwakilan Bappenas dan Badan Pengelolaan serta Pengawasan Otonomi Khusus Papua Barat diharapkan memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan rencana pembangunan Papua dan kebijakan nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan Teluk Bintuni telah menorehkan kemajuan signifikan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi, di antaranya kesenjangan pembangunan antarwilayah, angka kemiskinan dan pengangguran, kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta pengelolaan sumber daya alam yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Kita harus melakukan lompatan kualitas. Perencanaan tidak boleh lagi dikerjakan secara terpisah, melainkan harus terintegrasi lintas sektor, wilayah, dan sumber dana agar lebih efektif dan terhindar dari pemborosan,” tegas Bupati.
Kepada perangkat daerah, Bupati menginstruksikan penyusunan dokumen RKPD yang sesuai peraturan, tepat dalam perhitungan kemampuan keuangan daerah, mampu mengidentifikasi masalah strategis, serta menerjemahkan visi misi ke dalam program kerja yang nyata dan bermanfaat.
“Dokumen yang disusun harus menjadi panduan yang kuat, mudah dijalankan, dan benar-benar membawa kemajuan bagi daerah,” tambahnya.
Bupati juga berharap arahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Keuangan Daerah Kemendagri untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil maksimal.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh dokumen, tetapi juga oleh kerja sama seluruh elemen bangsa. Ia mengajak lembaga pemerintahan, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk bersinergi.
“Mari jadikan forum ini penyatu tekad. Pastikan setiap langkah kita menjadikan Teluk Bintuni daerah yang maju, berdaya saing, dan menjadi teladan. Semoga hasil yang dihasilkan tidak hanya indah di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh anak negeri,” pungkasnya. ( AL )
