Sinarpapua.com, TELUK BINTUNI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari wilayah Papua Barat, drg. Alfons Manibuy, memberikan perhatian serius terhadap dinamika distribusi energi dan kondisi kelistrikan yang terjadi di lapangan. Dalam paparannya yang tegas dan penuh tanggung jawab, politisi Fraksi Golkar ini menekankan pentingnya pengawasan ketat agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Alfons Manibuy menegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi merupakan persoalan yang sangat strategis dan harus ditangani dengan serius. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan wajib memastikan bahwa bahan bakar minyak jenis ini benar-benar sampai kepada yang berhak dan sesuai dengan kapasitas yang ditentukan.
“Kami bersama Ibu Cheroline Chrisye Makalew, selama dua hari terakhir melakukan kunjungan kerja, pengawasan, dan monitoring langsung ke lapangan. Bersama Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat, kami melakukan sosialisasi dan mencari solusi konkret atas berbagai persoalan yang ada,” ungkap Alfons.
Lebih jauh, ia menekankan peran vital dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai lembaga yang memiliki wewenang mengatur dan mengawasi distribusi.
“Kehadiran kami bersama BPH Migas dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh penyalur, baik SPBU maupun agen, yang melaksanakan penugasan dan Public Service Obligation (PSO) benar-benar berjalan sesuai aturan. Kita harus pastikan bahwa BBM subsidi ini tidak disalahgunakan, tidak disimpan atau ditimbun, tetapi betul-betul digunakan oleh mereka yang memang berhak menerimanya,” tegasnya dengan nada tegas.
Terkait fluktuasi harga yang terjadi saat ini, Alfons memaparkan bahwa terjadi kenaikan pada jenis BBM tertentu seperti Dexlite, namun untuk jenis subsidi seperti Pertalite dan Biosolar harganya relatif stabil.
“Kita lihat bahwa di Tanah Papua, masyarakat tidak banyak menggunakan produk tertentu yang harganya berfluktuasi mengikuti pasar. Namun demikian, tetap diperlukan kewaspadaan. Kami mengimbau seluruh SPBU untuk mampu merespons kondisi ini dengan bijak,” paparnya.
Ia juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama melakukan efisiensi dan menjaga stabilitas. “Persoalan bangsa ini adalah persoalan kita semua. Kita harus ikut merasa bertanggung jawab, menjaga stabilitas, dan memastikan bahwa hak-hak rakyat terlindungi dengan baik,” tambahnya.
Selain isu BBM, Alfons juga menyoroti pentingnya perbaikan kondisi kelistrikan di daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan listrik demi kenyamanan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
“Upaya untuk meningkatkan kondisi kelistrikan menjadi agenda utama dalam pengawasan dan monitoring kami. Harapannya, ke depannya sistem yang ada semakin baik, semakin tangguh, dan mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal,” pungkasnya.
Pernyataan ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja yang bertujuan memastikan program nasional berjalan selaras dengan aspirasi daerah demi terwujudnya kesejahteraan bersama.(AL)
