Sinarpapua.com, TELUK BINTUNI – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyatakan kesiapannya menghadapi tahapan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Proses audit ini dilaksanakan pada rentang waktu Februari hingga Maret 2026, dan berlanjut setelah penyampaian dokumen LKPD pada tanggal 28 April lalu.
Pemeriksaan ini memiliki peran strategis dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan daerah. Melalui audit ini, dilakukan penilaian menyeluruh terkait kewajaran laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Lebih dari sekadar prosedur administrasi, kegiatan ini juga menjadi indikator penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, mencegah penyimpangan, serta menjadi tolak ukur perbaikan kualitas tata kelola keuangan secara berkelanjutan.
Dalam arahannya, pimpinan daerah memberikan instruksi jelas kepada seluruh jajaran. Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan, hingga Bendahara diwajibkan untuk bersikap kooperatif, terbuka, dan responsif.
“Saya minta agar seluruh pihak memenuhi setiap permintaan data dan dokumen dengan cepat dan tepat. Hindari keterlambatan, dan pastikan informasi yang disampaikan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Lebih lanjut ditegaskan, para pimpinan OPD diharapkan tetap berada di tempat tugas selama proses pemeriksaan berlangsung, kecuali dalam keadaan mendesak dan memiliki izin resmi. Komunikasi yang intensif harus terus dibangun untuk menghindari miskomunikasi dan memperlancar seluruh tahapan audit.
Peran penting juga diberikan kepada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni untuk bertindak sebagai koordinator dan pendamping utama. Inspektorat diminta melakukan pengawalan maksimal, memastikan kesiapan administrasi, serta mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya agar tidak terjadi temuan yang berulang, terutama terkait penataan aset, pelaksanaan belanja, dan kepatuhan regulasi.
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni memandang kedatangan tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bukan semata-mata untuk mencari kekurangan, melainkan sebagai mitra strategis dalam upaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini sejalan dengan mandat konstitusi yang diemban BPK untuk mengawal akuntabilitas publik. Sinergi ini diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan Teluk Bintuni yang SERASI—yakni tata kelola yang berintegritas, bersih, dan bertanggung jawab.
Besar harapan pemerintah daerah agar melalui pemeriksaan tahun ini, kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan hingga meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Namun, yang terpenting bukan hanya predikatnya, melainkan bagaimana setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Di akhir sambutan, diharapkan seluruh rangkaian proses audit dapat berjalan dengan lancar, objektif, dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi kemajuan Kabupaten Teluk Bintuni ke depan. ( AL )
