TELUK BINTUNI — sinarpapua.com — Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Samaun Dahlan, menegaskan komitmen partai untuk memperjuangkan agar manfaat ekonomi kekayaan migas Teluk Bintuni benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat. Hal ini disampaikannya dalam Musda V DPD Golkar Kabupaten Teluk Bintuni, Jumat (21/8/2026).
Samaun menekankan keadilan fiskal sangat penting. Teluk Bintuni menjadi penyangga LNG nasional yang menyumbang besar bagi negara, namun daerah juga menanggung dampak sosial, lingkungan, dan kerugian atas tanah ulayat. Oleh karena itu, pembagian hasil harus adil: daerah yang menghasilkan dan menanggung beban berhak mendapat porsi yang layak.
Ia menyoroti skema Dana Bagi Hasil yang berlaku saat ini belum sepenuhnya berpihak pada Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil utama. Atas hal itu, Golkar menginstruksikan Fraksi di DPRD dan DPR Papua Barat untuk mengawal revisi kebijakan pembagian DBH Migas agar lebih adil, proporsional, dan berimbang.
“Kita butuh formula baru yang adil, dengan memperhatikan daerah penghasil, daerah terdampak, dan kepentingan pembangunan Papua Barat secara keseluruhan,” tegas Samaun.
Ia juga mengajak seluruh elemen bersatu dan berkolaborasi. Jika bekerja sama, Teluk Bintuni tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kuat sumber daya manusianya dan tinggi kesejahteraannya. Terakhir, ia berpesan agar kader Golkar tetap menjaga persatuan dan jangan pernah jauh dari rakyat.( AL )
Golkar Perjuangkan Manfaat Migas Teluk Bintuni Sampai ke Masyarakat Adat
TELUK BINTUNI — sinarpapua.com — Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Samaun Dahlan, menegaskan komitmen partai untuk memperjuangkan agar manfaat ekonomi kekayaan migas Teluk Bintuni benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat. Hal ini disampaikannya dalam Musda V DPD Golkar Kabupaten Teluk Bintuni, Jumat (21/8/2026).
Samaun menekankan keadilan fiskal sangat penting. Teluk Bintuni menjadi penyangga LNG nasional yang menyumbang besar bagi negara, namun daerah juga menanggung dampak sosial, lingkungan, dan kerugian atas tanah ulayat. Oleh karena itu, pembagian hasil harus adil: daerah yang menghasilkan dan menanggung beban berhak mendapat porsi yang layak.
Ia menyoroti skema Dana Bagi Hasil yang berlaku saat ini belum sepenuhnya berpihak pada Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil utama. Atas hal itu, Golkar menginstruksikan Fraksi di DPRD dan DPR Papua Barat untuk mengawal revisi kebijakan pembagian DBH Migas agar lebih adil, proporsional, dan berimbang.
“Kita butuh formula baru yang adil, dengan memperhatikan daerah penghasil, daerah terdampak, dan kepentingan pembangunan Papua Barat secara keseluruhan,” tegas Samaun.
Ia juga mengajak seluruh elemen bersatu dan berkolaborasi. Jika bekerja sama, Teluk Bintuni tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kuat sumber daya manusianya dan tinggi kesejahteraannya. Terakhir, ia berpesan agar kader Golkar tetap menjaga persatuan dan jangan pernah jauh dari rakyat.( AL )
