Sinarpapua.com,TELUK BINTUNI – Guna menjaga kesinambungan roda pemerintahan sekaligus memperkokoh sistem pengawasan internal daerah, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni secara resmi menunjuk Ir. I.B. Putu Suratna, M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Daerah. Penunjukan ini menjadi langkah strategis untuk mengisi kekosongan jabatan pasca purnabakti pejabat sebelumnya.
Penyerahan Surat Perintah Tugas dengan nomor 100.3.5.2/179/BUP-TB-/VII/2026 dilakukan langsung oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, S.E., M.H., dalam acara yang berlangsung di kediaman resmi Bupati pada Selasa (7/7/2026). Penunjukan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 6 Juli 2026, menggantikan Inspektur definitif sebelumnya, I Wayan Sudia, yang telah memasuki masa purnatugas terhitung 1 Juli 2026 lalu.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa penunjukan pejabat pelaksana tugas merupakan langkah yang diambil secara cermat dan terukur, guna memastikan kelancaran administrasi pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan prima di tengah proses pengisian jabatan secara definitif.
“Penunjukan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya kita bersama untuk menjaga agar roda pemerintahan terus berputar dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti sedikitpun,” tegas Yohanis Manibuy.
Kepercayaan besar ini diberikan kepada Putu Suratna mengingat rekam jejak serta pengalamannya yang luas selaku birokrat senior di lingkungan Pemkab Teluk Bintuni. Diharapkan, pengalaman yang dimilikinya mampu menjaga keharmonisan sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi di antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kepada Pelaksana Tugas, saya harap dapat mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab, bekerja secara sungguh-sungguh, serta senantiasa melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada pimpinan. Selain menjaga stabilitas di bidang pengawasan, momen ini juga kita jadikan sarana untuk terus melangkah mewujudkan birokrasi yang kian profesional, responsif, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan,” harap Bupati.
Mengingat kedudukan Inspektorat sebagai garda terdepan pengawasan internal, peran lembaga ini dinilai sangat krusial dalam memastikan setiap langkah tata kelola pemerintahan senantiasa berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karenanya, Bupati meminta Plt Inspektur untuk segera melaksanakan pengawasan yang lebih melekat dan mendalam, guna meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah maupun keuangan negara secara umum.
Tidak hanya itu, penindaklanjutan secara serius terhadap catatan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI juga menjadi prioritas utama, guna mewujudkan pelaporan keuangan daerah yang semakin tertib, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pun menjadi fokus utama, yang semuanya ditujukan untuk mempertahankan prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih.
Seluruh proses pengangkatan ini telah dilandasi dengan landasan hukum yang kuat, antara lain merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1/SE/I/2021, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah.
Di akhir arahannya, Bupati kembali mengingatkan bahwa setiap amanah yang diemban, meskipun bersifat pelaksana tugas, tetap menuntut komitmen menjaga integritas, peningkatan kinerja organisasi, serta pelayanan publik yang berkualitas. Terkait kebijakan yang bersifat prinsipil, pejabat yang bersangkutan diminta untuk senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan di atasnya.
Melalui penegasan struktur pengawasan ini, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menaruh harapan besar agar pengawasan internal semakin kokoh, sehingga setiap langkah pembangunan dapat berjalan pada rel yang benar dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat.( AL )
