TELUK BINTUNI, sinarpapua.com – Peletakan batu pertama pembangunan Pelabuhan Babo, Rabu (5/8/2026), bukan sekadar dimulainya pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, momen ini menjadi titik balik untuk membuka ruang ekonomi yang selama ini tertutup, sekaligus menegaskan agar manfaat pembangunan benar-benar berputar di tangan masyarakat setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menyampaikan aspirasi yang tegas dan strategis: mendesak penutupan permanen mess karyawan milik BP Tangguh dan mengalihkan akomodasi para tenaga kerja ke penginapan serta fasilitas jasa yang dikelola masyarakat.
“Mess BP ditutup saja. Selama ini karyawan ditempatkan secara eksklusif. Kita ingin mereka menginap di penginapan warga, sehingga tercipta efek belanja dan kunjungan yang nyata. Jika langsung masuk ke mess, tidak ada transaksi yang terjadi di masyarakat. Perputaran ekonomi tidak bergerak.”
Bupati menegaskan bahwa Pelabuhan Babo merupakan kawasan strategis yang harus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi bagi seluruh wilayah pesisir, khususnya kawasan Babo Raya. Seluruh aset dan fasilitas di sekitar pelabuhan perlu ditata ulang agar memberikan dampak langsung dan nyata bagi masyarakat.
“Distrik Babo memiliki potensi besar. Kawasan yang selama ini tertutup untuk operasional BP Tangguh dapat dibuka menjadi ruang usaha, mengembangkan sektor jasa mulai dari penginapan, rumah makan, hingga berbagai layanan penunjang lainnya. Jika mess dapat ditutup, kita membuka ruang ekonomi yang baru. Biar roda ekonomi benar-benar berputar di Babo, bukan sekadar tertulis di atas kertas.”
Bupati juga menyoroti status aset dermaga, jetty, dan lahan yang digunakan, yang merupakan milik Pemerintah Daerah. Pihaknya akan mengkaji penarikan kembali pemanfaatannya mengingat selama ini belum terlihat kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika itu aset milik pemerintah daerah, kita akan kaji untuk menarik kembali pengelolaannya. Kita ingin menata dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baik bagi masyarakat Babo.”
Aspirasi ini mendapat dukungan penuh dari Anggota DPR RI Komisi XII, Alfons Manibuy, yang menyatakan akan membawa usulan ini ke pembahasan bersama KSO di Jakarta.
“Ini bukan hal baru. Dulu sudah pernah disuarakan. Prinsip eksklusivitas di masa lalu mungkin masih dapat dimaklumi, namun untuk kemajuan Babo ke depan, sudah saatnya berubah menjadi sistem yang inklusif. Membuka akses kawasan berarti membuka peluang perputaran ekonomi baru — tidak hanya dirasakan pelaku UMKM, tetapi menggerakkan seluruh kawasan secara menyeluruh.”
Ground Breaking Pelabuhan Babo menjadi titik awal harapan yang jelas: konektivitas yang semakin kokoh, sektor jasa lokal yang tumbuh, dan masyarakat Distrik Babo yang benar-benar menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri.( AL )
