Sinarpapua.com,TELUK BINTUNI — Kunjungan kerja Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, ke Distrik Moskona Utara pada Kamis (8/10/2026) bukan sekadar peninjauan rutin. Di balik langkah kaki para pejabat yang menembus kawasan pasca-konflik ini, tersimpan harapan mendalam masyarakat untuk segera pulang ke kampung halaman serta memulihkan layanan pendidikan dan kesehatan yang sempat terhenti akibat kerawanan keamanan.
Bupati didampingi langsung oleh Komandan Distrik Militer 1806/Teluk Bintuni, Kepala Kepolisian Resor Teluk Bintuni, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Daerah Pemilihan Moskona. Kehadiran jajaran pimpinan daerah ini disambut hangat sekaligus penuh harap oleh warga yang selama ini bertahan dalam pengungsian.
Di lokasi SD Negeri Moyeba, terlihat jelas jejak kerusakan yang tertinggal. Gedung sekolah ini sebenarnya sudah mengalami kerusakan sejak tahun 2015, dan diperparah oleh peristiwa kontak bersenjata pada tahun 2025. Akibatnya, proses belajar mengajar terpaksa dialihkan ke SD Negeri 2 Kali Kodok di pusat kota Bintuni — memisahkan anak-anak dari orang tua dan lingkungan tumbuh mereka selama lebih dari satu tahun terakhir.
Mesias Orocomna, Kepala SD Negeri Moyeba, menyambut baik perhatian langsung Bupati ke lokasi. “Saya secara pribadi dan sebagai kepala sekolah sangat bersyukur dan mengapresiasi Bupati yang melihat keadaan langsung di lapangan. Harapan kami, apa yang disampaikan bisa segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah,” ujarnya.
Namun, Mesias menegaskan: pemulihan pendidikan di kawasan pasca-konflik ini tidak dapat dibebankan semata kepada pemerintah daerah. “Kami berharap pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat dapat memperhatikan daerah yang dianggap zona merah konflik, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto dapat melihat kami di Indonesia bagian Timur. Melihat keadaan kami saat ini, kami merasa sedih dan menangis. Semoga apa yang kami usulkan bisa dijawab,” ungkapnya dengan harapan yang tulus.
Sejalan dengan itu, Ketua Komisi B DPRK Teluk Bintuni, Jefri Orocomna, menegaskan bahwa pendidikan harus senantiasa menjadi ruang aman kemanusiaan yang terbebas dari kepentingan politik maupun militer. Ia memaparkan bahwa kerusakan akibat konflik tidak hanya menimpa rumah warga, tetapi juga kantor distrik, puskesmas, PAUD, SD, hingga SMP.
“Kantor Distrik Moskona Utara yang dibangun sejak tahun 2001 masih berstatus bangunan sementara. Kami akan mengawal usulan pembangunannya menjadi bangunan permanen dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027,” tegas Jefri.
Namun, Anggota DPRK ini juga jujur menyampaikan bahwa upaya pemulihan menyeluruh memerlukan dukungan lebih luas. “Tanpa dukungan anggaran pemulihan pasca-konflik dari pemerintah pusat, pembangunan kembali rumah layak huni, air bersih, listrik, sekolah, dan puskesmas akan berjalan lambat. Saya meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah bekerja sama, sehingga pengungsi bisa dipulangkan dan bisa bahagia di tanah kelahiran mereka,” imbuhnya.
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemulihan di Moskona Utara tidak hanya soal membangun bangunan fisik yang rusak, tetapi juga memulihkan kepercayaan, keamanan, dan masa depan anak-anak melalui akses pendidikan yang layak di kampung halaman sendiri. Harapan masyarakat sederhana namun mendesak: dapat pulang sebelum hari raya Natal 2026, dan kembali belajar di tanah kelahiran dengan tenang serta aman.( AL )
