Sinarpapua.com,Teluk Bintuni – Nilai-nilai Pancasila kini tidak lagi sekadar menjadi dasar negara atau pemersatu keberagaman di dalam negeri, melainkan telah berevolusi menjadi sumbangan pemikiran terbesar bangsa Indonesia bagi peradaban dunia untuk mewujudkan perdamaian abadi. Hal ini ditekankan secara tegas oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, saat membacakan amanat resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).
Mengusung tema agung “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tahun 2026 ini menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Teluk Bintuni. Berlokasi di halaman Kantor Bupati, upacara berlangsung sangat khidmat dan sarat makna, dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Aparatur Sipil Negara (ASN), jajaran TNI-Polri, pelajar, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat luas.
Dalam amanat yang dibacakannya, Yohanis Manibuy menegaskan pesan utama dari Kepala BPIP RI bahwa di tengah dinamika tatanan dunia yang kian dipenuhi ketidakpastian, ancaman perpecahan, hingga memanasnya ketegangan geopolitik antarnegara, api nilai luhur Pancasila wajib tetap menyala kokoh di sanubari setiap anak bangsa, termasuk di tanah Papua Barat.
“Pancasila bukan sekadar landasan statis tertulis di konstitusi, melainkan kekuatan dinamis yang menjadi jawaban nyata atas tantangan zaman. Ia adalah jangkar moral yang menahan bangsa ini agar tidak terombang-ambing badai perubahan, sekaligus menjadi sumbangan agung pemikiran bangsa Indonesia bagi kemanusiaan dan peradaban dunia,” kutip Yohanis di hadapan barisan peserta upacara.
Naskah amanat tersebut menyoroti bahwa Indonesia telah lama diakui dunia internasional sebagai role model atau contoh paling nyata bagaimana keberagaman yang sangat ekstrem dapat dikelola dengan damai. Negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, budaya, bahasa, dan latar belakang agama ini, terbukti mampu hidup bersatu dalam satu ikatan kebangsaan yang utuh dan harmonis.
Keberhasilan ini menjadi semakin relevan di tahun 2026, di mana dunia sedang dihadapkan pada disrupsi teknologi masif dan krisis nilai kemanusiaan. Di saat banyak negara besar mengalami kebuntuan dan konflik horizontal, Pancasila hadir menawarkan solusi konkret melalui prinsip persatuan, toleransi, dan kemanusiaan yang adil—resep ampuh yang kini banyak dicari oleh bangsa-bangsa lain.
Lebih jauh, amanat ini mengingatkan bahwa posisi Indonesia di panggung dunia bukanlah sebagai penonton yang diam, melainkan sebagai pelaku utama yang aktif membentuk sejarah. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945, di mana Indonesia memikul tanggung jawab moral untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kebijakan luar negeri bebas-aktif yang dijalankan pemerintah Indonesia disebutkan berakar kuat pada jiwa Pancasila. Semangat musyawarah dan mufakat yang menjadi nafas kehidupan berbangsa kita, dinilai sebagai instrumen diplomasi paling efektif dan sangat dibutuhkan saat ini untuk menjembatani perbedaan serta menghentikan potensi konflik.
Kontribusi nyata Indonesia bagi perdamaian dunia juga telah tercatat dalam sejarah emas diplomasi, mulai dari pengiriman Pasukan Perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran aktif memediasi konflik di berbagai kawasan rawan, hingga konsistensi suara Indonesia menyuarakan hak kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang masih tertindas—sebagai wujud nyata dari Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Penting disampaikan dalam amanat tersebut, bahwa kemajuan ekonomi dan lonjakan teknologi yang setinggi apa pun akan kehilangan arah dan makna jika tidak dibarengi dengan kekuatan moral yang kokoh. Oleh sebab itu, seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda di Papua, diajak menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology) dan diterapkan dalam tindakan nyata.
Secara khusus, Kepala BPIP RI memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni di bawah pimpinan Yohanis Manibuy dan Joko Lingara, untuk memegang teguh tiga prinsip utama dalam menjalankan roda pemerintahan:
Pertama, Keadilan Sosial. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir di Teluk Bintuni senantiasa berpijak pada rasa keadilan yang merata. Pembangunan besar di sektor energi dan infrastruktur harus dirasakan dampak positifnya oleh seluruh lapisan masyarakat, dari pusat hingga ke pelosok kampung.
Kedua, Perlindungan Hak. Negara dan pemerintah daerah wajib hadir menjamin hak-hak masyarakat, khususnya kelompok paling kecil, terluar, dan rentan. Jangan biarkan satu pun warga masyarakat atau anak bangsa di tanah ini merasa tertinggal, terabaikan, atau tidak diperhatikan hak dasarnya.
Ketiga, Lawan Intoleransi. Perkuat terus benteng persatuan. Segala bentuk paham yang memecah belah, sikap intoleran, diskriminatif, dan radikalisme harus dilawan bersama. Di tanah Papua yang kaya budaya ini, keberagaman adalah anugerah dan persatuan adalah harga mati.
Menutup amanat yang sarat makna strategis ini, Bupati Yohanis Manibuy mengajak seluruh warga Teluk Bintuni untuk kembali meneguhkan janji kebangsaan. Pancasila adalah roh bangsa yang tidak akan pernah mati dan harus terus dijaga nyalanya.
“Selama darah Indonesia masih mengalir di dalam tubuh kita, selama itu pula Pancasila akan senantiasa hidup, berdenyut, dan menyala di setiap nadi anak bangsa. Mari kita rawat api ini agar terus menerangi jalan bangsa dan menjadi pelita bagi perdamaian dunia,” tegas Yohanis mengutip amanat Kepala BPIP RI.
Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Teluk Bintuni pun ditutup dengan gema sorak semangat yang menggetarkan: “Selamat Hari Lahir Pancasila. Jayalah Indonesiaku. Merdeka! Merdeka! Merdeka!” ( AL )
